Komunitas Jakarta Groups – Indonesia

NKRI HARGA MATI

•PROV PAPUA SELATAN

PROVINSI PAPUA SELATAN

 

▼ DPR KOMISI II

VIVAnews – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Chairuman Harahap, menjelaskan usulan pemekaran Provinsi Papua yang kemudian menjadi Provinsi Papua Selatan telah diterima Komisi II.

Politisi Golkar itu menyampaikan perkembangan baru itu kepada perwakilan masyarakat Papua dan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze, Senin 7 Juni 2010 kemarin.

Menurut sejumlah perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di hadapan Ketua Komisi II Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Anggota Komisi II Agustina Basik-Basik (F-PG) dan Nurokhmah (F-PG), usulan pembentukan Papua Selatan telah disampaikan sejak DPR Periode 2009-2014.

Sudah tujuh tahun masyarakat setempat menanti namun sampai sekarang pembentukan Provinsi Papua Selatan belum kunjung terwujud.

“Usul pemekaran sudah masuk Komisi II dan sudah kami evaluasi,” kata Chairuman seperti dilansir laman DPR.

Ia menjelaskan bahwa pemekaran wilayah sebagai salah satu solusi mempercepat pembangunan. “Kami ingin mendorong itu,” ujar Chairuman.

Lebih jauh, menurut Ketua Komisi II, bahwa DPR tetap melakukan seleksi terhadap sejumlah wilayah yang mengajukan untuk dimekarkan. “Bagi DPR, semua usul akan dibahas,” katanya.

Hal senada diungkap Taufik Effendi yang menjelaskan salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemekaran diharapkan kesejahteraan akan semakin meningkat.

Saat ini Komisi II telah membahas sekitar dua puluh usulan pemekaran. “Papua Selatan termasuk di dalamnya,” katanya. Komisi II sepakat akan menyelesaikan permintaan pemekaran Papua Selatan.

Sementara itu Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze meminta supaya Komisi II mempercepat pemekaran Papua Selatan. Ia menjelaskan, dengan luas wilayah yang satu setengah kali lebih luas dari Pulau Jawa hanya mempunyai dua provinsi. “Dua provinsi yang ada sekarang terletak di punggung bagian utara,” katanya.

Ia menilai dengan adanya pembentukan Papua Selatan diharapkan akan lebih mempercepat pembangunan di wilayah pulau paling timur Indonesia. “Bila dimekarkan kemungkinan daerah akan lebih maju,” katanya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Papua itu berharap Komisi II dapat memfasilitasi delegasi bertemu dengan Presiden dan Ketua DPR. (sj)

• VIVAnews

 

BODInews, 07/06 (JAKARTA) – Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintahan dari empat kabupaten di Papua mendesak Komisi II DPR RI mempercepat proses pembentukkan Provinsi Papua Selatan.
Saat beraudiensi dengan Komisi II (bidang pemerintahan) di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin, para tokoh adat masyarakat dari empat kabupaten, yakni Asmat, Boven Digoel, Merauke, serta Mappi, menegaskan, mereka sudah lelah dengan penantian panjang selama tujuh tahun untuk pemekaran provinsi baru tersebut.
“Kami datang ke Jakarta ini untuk meminta kepastian kapan aspirasi pembentukkan provinsi Papua Selatan ini bisa diwujudkan. Sebelum kami pulang harus ada jawaban untuk disampaikan ke masyarakat di sana,” ujar Nico Deti, tokoh masyarakat Asmat, sebagaimana disiarkan ANTARAnews, dan dikutip BODInews.
Dia mengatakan, selama ini orang tua mereka telah berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan sebagai imbalannya mereka meminta agar dibentuk provinsi baru Papua Selatan sebagai pemekaran dari Papua.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda setempat, Yohanes, yang mengatakan, wilayah Papua selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan belum termanfaatkan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya pemerintahan baru hasil pemekaran wilayah, penggalian potensi daerah itu bisa dilakukan secara optimal untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat di sana.
Saat ini, menurutnya, masih banyak rakyat Papua yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Sementara berbagai pembangunan yang dilakukan di wilayah Papua bagian utara tidak pernah dirasakan hasil-hasilnya untuk masyarakat di wilayah Papua bagian selatan.
Selain itu, wilayah papua yang sangat luas juga telah menyulitkan rakyat setempat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratifnya sehingga diperlukan adanya pemekaran wilayah, di antaranya dengan membentuk Provinsi Papua Selatan yang bersamaan dengan pemekaran Kotamadia Merauke dan Kabupaten Mojo.
Menanggapi desakan itu, Ketua Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap (Fraksi Partai Golkar), menegaskan, provinsi Papua Selatan sudah masuk dalam pembahasan sejumlah pemekaran wilayah baru.
Bahkan, katanya, Komisi II DPR RI juga sudah mengirimkan surat hasil evaluasinya kepada Gubernur Papua sebagai provinsi induk, DPRD setempat, dan Majelis Rakyat Papua.
“Yang kami tunggu saat ini adalah bagaimana rekomendasi mereka. Kita berharap semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk berbagai surat rekomendasi itu segera masuk DPR untuk dibicarakan lebih lanjut,” ujarnya.
Dia mengatakan, DPR RI mempunyai keinginan yang sama dengan masyarakat Papua Selatan agar provinsi baru itu segera terwujud karena bagaimana pun aspirasi rakyat tidak bisa dihambat. Tetapi, ia menambahkan, tetap ada proses yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi yang mengatakan, persoalan sebenarnya ada di daerah  dan bukan di tingkat pusat.
“DPR RI tidak pernah mengulur-ulur keputusannya. Masalah ini terletak di daerah sendiri. Jawaban tertulis mengenai apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sudah kita sampaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik ke DPR,” ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara itu.

 

▼ RANCANGAN PEMBETUKAN PROVINSI PAPUA SELATAN

12 Februari, Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Dicanangkan

Cepos, 30 Januari 2007

Bertepatan Dengan HUT Kota Merauke ke-105

MERAUKE- Semangat dan aspirasi Pembentukan Provinsi
Papua Selatan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
Kabupaten Merauke tampaknya terus bergelora. Ini dapat
dilihat dari langkah-langkah dan persiapan yang tengah
dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke bersama
masyarakatnya, untuk mewujudkan maksud tersebut.
Bahkan, bertepatan dengan HUT Kota Merauke ke-105 pada
12 Pebruari mendatang, akan dilakukan pencanangan
Pembentukan Provinsi Papua di Merauke.

Tentang hal itu, disampaikan Bupati Merauke Drs
Johanes Gluba Gebze saat rapat bersama dengan Tim
Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di
Operation Room Kantor Bupati Merauke, kemarin.
‘’Kita akan lakukan pencanangan, tapi
bukan deklarasi,’’ jelas Bupati.

Dalam rangka itu, lanjut Bupati Gebze, akan Tim akan
membuat surat kepada Gubernur Papua, DPRP Papua dan
MRP Papua untuk mohon dukungan atas pencanangan
Pembentukan Provinsi Papua yang akan dilakukan
masyarakat dan Pemerintah Daerah tersebut.

Menurut Bupati, dalam pembentukan Provinsi Papua
Selatan ini, akan tetap mengikuti tahapan dan
pesyaratan pemekaran.

Dipilihnya bulan Pebruari sebagai hari pencanangan,
karena menurut Bupati, pada bulan-bulan itu bertiup
angin Barat atau dikenal di Merauke sebagai angin Muli
yakni angin yang sangat ditakuti karena sangat
kencang. ‘’Kita gunakan kekuatan kodrat
alam sebagai pencanangan pembentukan Provinsi Papua
Selatan ini,’’ terang Bupati Gebze.

Sedangkan dasar dan wilayah Provinsi Papua Selatan,
terang Bupati Gebze merupakan eks zet Neguinia yang
terdiri dari 5 under of darling sesuai pembagian
Pemerintah Belanda saat itu untuk Papua, yakni
Merauke, Boven Digoel, Muyu, Mappi dan Asmat. Selain
dasar pembagian pemerintah Hindia Belanda saat itu,
dasar lainnya yakni pembagian Wilayah Pembantu
Gubernur, dimana Kabupaten Merauke sebelum pemekaran
masuk dalam wilayah Pembantu Gubernur III yang
berkedudukan di Merauke.

Sedangkan dipilihnya Merauke sebagai ibukota Provinsi
Papua Selatan, karena berbagai sejarah dan strategis.
Sejarah itu, lanjut Bupati, pada saat perang sekutu
oleh sekutu menjadikan Merauke sebagai pangkalan
pengendalian pertahanan. Pada perebutan Irian Barat
oleh Tentara Trikora, Meraukelah yang pertama yang
harus direbut dari tangan penjajah baru kemudian ke
daerah lain di Papua, karena kedudukannya yang
strategis. Pada jajak pendapat Pepera, terang Bupati
Gebze, orang Meraukelah yang pertama kali menyatakan
sikap bergabung dengan NKRI pada 16 Juli 1969 kemudian
menyebar ke daerah lainnya di Papua dan berbagai
sejarah lainnya. (ulo)

Muncul Wacana Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Luhur Hertanto – detikcom Jakarta – Belum lagi tuntas masalah status hukum keberadaan provinsi Irian Jaya Barat, kini muncul lagi wacana tentang pemekaran wilayah Papua. Yakni usulan untuk segera membentuk provinsi Papua Selatan.

Usul tersebut disampaikan oleh Agustina Pasipasik, -tokoh masyarakat Merauke, kepada Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) melalui video conferences, Jumat (24/2/2006). “Demi percepatan dan pemerataan pembangunan di sini, kami mengusulkan agar dibentuk provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke,” kata Agustina yang saat itu berada di Kantor Bupati Merauke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: